BUPATI HSU TANDATANGANI MoU PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI
Bupati Hulu Sungai Utara Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan di Gedung KH. Dr. Idham Chalid Banjarbaru, Senin (19/4)
Bupati HSU kala itu didampingi oleh Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari, SKM, M.Kes, Sekretaris Daerah HSU H. M. Taufik, S.Sos, Kepala BPKAD HSU, Inspektur dan Kepala BP2RD HSU.
Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI Brigjen Bahtiar Ujang Purnama meminta pemerintah daerah memperkuat kapabilitas dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini untuk mencegah tindak pidana korupsi di masing-masing satuan kerja.
“Penguatan kapabilitas APIP merupakan salah satu bagian parameter dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP),” kata Bahtiar saat memimpin rapat koordinasi program pencegahan korupsi pemerintahan daerah Se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (19/4).
Delapan area MCP meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa dan pelayanan terpadu satu pintu.Kemudian, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa. Bahtiar mengungkapkan nilai MCP menjadi salah satu kunci tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga bisa terhindar dari praktik korupsi.
“Kalau nilai MCP-nya jelek, mungkin investasi tidak diarahkan ke daerah itu. Semua ada proses yang dinilai. Ada indikator dan subindikator,” jelasnya.
Sementara itu Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal dalam pemaparan menyoroti Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang mengalami penurunan 17 poin dari peringkat 85 di dunia, menjadi peringkat 102 dengan skor 37.
“Perbaikan ini akan kita lakukan bersama-sama.Pemprov dan kabupaten kota terus melakukan upaya untuk mencegah dampak negatif korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.
Safrizal menekankan, pencegahan dimulai dari perencanaan, gagal merencanakan berarti menuju kegagalan. Ia mengimbau para Bupati, Wali kota, dan SKPD se-Kalsel untuk mengawal pencegahan korupsi yang terintegrasi, sistematis, dan berkesinambungan.
“Apalagi kita saat ini memiliki instrumen yang disupervisi. Dengan instrumen MCP, pencegahan korupsi bisa kita upayakan,” katanya.
Setelah menyampaikan sambutan, Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA melakukan penandatangan komitmen yang dituangkan dalam bentuk MoU.
Penandatangannya adalah Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA dengan Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si, bersama para kepala daerah.
Adapun komitmen yang tertuang dalam MoU tersebut, antara lain, implementasi program Monitoring Center for Prevention (MCP) secara konsisten substansial dan akuntabel.
Sementara itu, Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si, mengaku mendukung upaya pencegahan korupsi ini.
“Tentunya, kami sebagai pemerintah kabupaten, akan terus melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi,” katanya.
HumproHSU