RESTORASI GAMBUT PERLU PENDAMPING YANG KUAT
AMUNTAI – Restorasi gambut merupakan suatu proses panjang untuk mengembalikan ekologi lahan gambut dan mensejahterakan masyarakat yang terdampak dari terdegradasinya lahan gambut. Guna melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat membentuk Badan khusus yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk melakukan restorasi ekosistem gambut dengan tetap menjaga kandungan air di dalam lahan tersebut.
Dalam upayanya tersebut BRG berkerja sama dengan daerah yang menjadi sasaran kegiatan restorasi itu, di antaranya daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang hampir 89 % daerah perairan dan mempunyai lahan gambut yang cukup luas, yaitu sekitar 25.672 ha dan seluas 6.273 ha merupakan prioritas restorasi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati HSU H. Abdul Wahid HK saat menjadi narasumber dalam acara dialog khusus dengan tema Restorasi Gambut di Mata Pamerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Tempo Gruop melalui video conference, Jumat (24/7) siang.
Dialog khusus tersebut disiarkan secara live streaming melalui youtube, media sosial Tempo, dan Tempo TV, dengan dipandu langsung oleh Wakil Pimpinan Redaksi Tempo, Anton Aprianto.
“Daerah kami adalah daerah yang 89 % daerah perairan atau rawa, dan tanah gambut termasuk yang dominan di daerah kami. Berkaitan dengan program BRG di HSU yang sesuai dengan keputusan yang telah diterbitkan yaitu ada 16 desa peduli gambut yang merupakan objek pendampingan oleh BRG, kami merasa kegiatan pendampingan BRG ini sangat bermanfaat bagi desa-desa yang ada di daerah kami, karena memberikan dampak yang sangat positif dibidang sumber daya manusia dan peningkatan perekonomian kerakyatan serta pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan masyarakat, di samping peningkatan wawasan terhadap perekonomian produktif di desa,” jelas Wahid.
Wahid juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan selalu bersenergi dengan semua aparat seperti TNI – Polri dan instansi terkait, baik yang ada d idesa ataupun di Kabupaten.
“Dengan banyaknya lahan gambut, tentunya daerah kami jadi rentan terhadap kebakaran, di mana kebakaran ini diakibatkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kerugian yang ditimbulkan dengan pembukaan lahan dengan cara dibakar dibandingkan dengan keuntungan yang hanya didapatkan oleh beberapa orang serta kebutuhan mendesak sehingga masyarakat melakukan pembakaran lahan. Namun, kami selalu memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat melalui perangkat desa agar tidak membuka lahan dengan dibakar, bahkan kami juga memberikan bantuan melalui instansi terkait dan dana desa untuk menunjang pencegahan karhutla sehingga di desa tersedia sarana dan prasarana untuk pencegahan karhutla tersebut,” lanjut Wahid.
Bupati Wahid juga sangat mengapresiasi kepada aparat dan masyarakat yang peduli dan siaga dengan bahaya karhutla sehingga membentuk kelompok atau satgas yang selalu berkoordinasi dan bersinergi.
Wahid juga menjelaskan dan berharap dalam menunjang program BRG, pemerintah telah menerbitkan Perbub serta berharap BRG tetap menjadi pendamping bagi desa.
“Sejak tahun 2019 kami sudah terbitkan Perbub untuk desa peduli gambut dan desa di sekitarnya agar selalu bersjnergi untuk membangun perekonomian. Kamk berharap pemerintah pusat agar tetap memberikan lembaga pendamping desa, mengingat keberadaan BRG ini benar-benar penting dan bermanfaat, mestinya harus diperkuat,” tutupnya.
Dalam acara dialog khusus tersebut, selain Bupati HSU H Abdul Wahid HK, juga diikuti oleh Wakil Bupati Musi Banyuasin Sumatera Selatan Beni Hernedi, Pakar Antropologi Universitas Indonesia (Peneliti Gambut) Suraya Afiff, dan Kepala Desa Cohong Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Yanto L. Adam.
(Diskominfo/Rahman/Utam)