Kunjungan Tim Pokja Kajian Strategis Staf Ahli KASAD di HSU
Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 78 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan desa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah berhasil mempercepat pembangunan desa sebanyak 22.000 desa tertinggal.
Hal inilah yang jadi maksud dan tujuan kedatangan Tim Pokja Kajian Strategis Staf Ahli (Sahli) Kepala Satuan Angkatan Darat (KASAD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kamis, (27/2) di Mess Negara Dipa Amuntai
Dipimpin TM Syaiful Ilyas, S.IP, SE, M.Si, rombongan tim Pokja disambut Wakil Bupati Hulu Sungai Utara H. Husairi Abdi, Lc.
Syaiful mengatakan sebelumnya tim sudah berkunjung dan berkoordinasi dengan Kemendes dan PDT serta membentuk tim di tingkat pusat, namun terkait dengan pelaksanaan di lapangan masih harus koordinasi dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Syaiful, kehadiran TNI AD bukan bermaksud mengambil alih pekerjaan di instansi pemerintah yang menangani masalah terkait, namun berupa kerjasama mengingat TNI AD memiliki beberapa program seperti TMMD, bhakti sosial dan program lainnya yang bisa membantu pemerintah dalam mengangkat desa tertinggal menjadi lebih berkembang.
“Pemerintah Pusat menargetkan pada 2024 sebanyak 5000 desa bisa dientaskan dari ketertinggalan” kata Syaiful
Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc menyambut baik kedatangan Tim Pokja Kajian Strategis Sahli KASAD di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai langkah awal membantu pemerintah dalam meninggalkan status desa tertinggal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa tertinggal.
Husairi mengatakan sebanyak 17 desa masih berstatus tertinggal dan 7 desa sangat tertinggal, meski Kabupaten Hulu Sungai Utara sebenarnya sudah lepas dari status sebagai kabupaten tertinggal pada 2019. Wilayah HSU pun yang terdiri 89 persen perairan rawa membuat desa hanya terhubung melalui jalur air.
“Peran TNI khususnya Bhabinsa sangat membantu masyarakat di sektor pertanian memberi rasa aman bagi lingkungan dimana prajurit Bhabinsa ditempatkan bertugas” ujar Husairi
(HUMPRO/Diskominfo)