PLT BUPATI HSU : KETERSEDIAAN DATA AKURAT PENTING DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PLT BUPATI HSU : KETERSEDIAAN DATA AKURAT PENTING DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

12th December 2021 Off By admin

AMUNTAI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Husairi Abdi, mengatakan ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi hal penting dalam perumusan kebijakan pembangunan, alat kontrol dan monitoring terhadap implementasi perencanaan pembangunan.

“Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaataannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi bersangkutan.” ucap Husari saat membuka kegiatan Sosialisasi Statistik Sektoral di Kabupaten HSU, secara virtual, Senin (29/11/2021).

Menurutnya apabila penggunaan data yang tidak tepat mengakibatkan kebijakan dalam menangani permasalahan tersebut menjadi tidak tepat sasaran adanya ego sektoral sehingga data ini sulit diakses.

Plt Bupati HSU tersebut menekankan, dengan adanya terobosan satu data di Hulu Sungai Utara ini, bisa menjadi satu sumber data yang bisa diakses dengan batasan-batasan tertentu.

“Satu data membantu kita bekerja secara efektif, efisien serta tidak membatasi produktivitas di tengah keterbatasan interaksi dan mobilitas.” ujarnya.

Berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu satu data Indonesia, Husari menjelaskan tujuanya untuk mengatur tata kelola data pemerintah dalam rangka untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

“Tentunya, untuk mencapai satu data Hulu Sungai Utara, perlu adanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintah sesuai dengan tupokso pekerjaaan yang diamanatkan dalam Perpres tersebut.” imbuhnya.

Husairi berharap, percepatan penyelenggaraan satu data ini menjadi kunci dalam pembangunan daerah, guna menyelesaikan isu-isu strategis di Hulu Sungai Utara.

“Harapan kami, setelah acara ini, akan ada tindak lanjut kegiatan setelah dibentuknya (SK) satu data Hulu Sungai Utara. Data itu pun juga harus bisa diakses, jangan hanya kerana ego masing-masing SKPD, tidak mau memberikan data itu, padahal data itu sangat dibutuhkann.” tutupnya.

(Diskominfo)