PLT. BUPATI HSU HADIRI PERINGATAN HAKORDIA 2021 KALSEL
Plt. Bupati Hulu Sungai Utara H. Husairi Abdi, Lc menghadiri Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2021 Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (2/12).
Adapun tema yang diangkat pada peringatan Hakordia tahun 2021 kali ini “Satu Padu Bangun Budaya Anti Korupsi”. Peringatan Hakordia 2021 Provinsi Kalsel ini sekaligus diisi denga Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa.
Kegiatan ini diinisiasi oleh KPK bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dihadiri secara langsung oleh Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar, sejumlah Gubernur diantaranya Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalteng, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur dan Gubernur D.l. Yogyakarta serta Bupati/Walikota dan Unsur Forkopimda Prov. Kalimantan Selatan, serta Bupati dan Walikota se-Kalsel.
Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar saat menyampaikan sambutan dan penyampaian materi mengatakan sesuai dengan arah kebijakan Presiden RI tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terbit Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Stranas PK bertujuan sebagai kolaborasi antar Lembaga dan Instansi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemangku kepentingan dan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi khususnya di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, H. Sahbirin Noor mengucapkan terimkasih kepada LKPP RI dan KPK RI yang secara terus menerus memberikan pembinaan dan pendampingan atas pengadaan barang dan jasa sehingga bisa mencegah terjadinya korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.
Gubernur Kalimantan H. Sahbirin Noor mengatakan pengadaan barang dan jasa dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, sektor kesehatan dan meningkatkan pelayanan serta membangun sektor-sektor lainnya.
Oleh karena itu perlu manajemen dan sistem yang baik, kelembagaan yang kuat termasuk peningkatan kompetensi SDM Para Pejabat Fungsional pengadaan barang dan jasa.
Saat ini, Pemprov Kalsel juga sedang berupaya melakukan transformasi ke arah digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa sesuai arahan KPK RI pencapaian target yang berkaitan dengan implementasi percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa.
“Kami mempunyai aplikasi si Bekantan (sistim informasi belanja kantor Kalsel). Kedepan kami terus mendorong agar aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kalsel,” ujarnya.
Plt. Bupati Hulu Sungai Utara H. Husairi Abdi, Lc menekankan pentingnya pondasi akhlak dalam bekerja serta peningkatan kompetensi SDM
“Akhlak dalam melaksanakan pekerjaan penting sebagai rambu-rambu supaya tidak menyimpang, disamping aturan yang sudah mengatur, disamping itu saya memang fokus terhadap peningkatan SDM, dengan kemampuan SDM yang handal di bidangnya, akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang bersifat adminstratif” pungkasnya.
(HUMPROHSU)